POSKOTASUMATERA.COM-TANJUNGBALAI
Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) “Energy Of Harmony” Kota Tanjungbalai bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tanjungbalai, Jumat (22/5/2026).
Massa memadati pagar Mapolres dengan membawa bendera KNPI dan mengenakan atribut organisasi sambil menyuarakan tuntutan agar kasus dugaan penipuan online atau yang dikenal masyarakat sebagai “lodes” diusut tuntas hingga ke aktor utama.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Plt Ketua KNPI Energy Of Harmony Kota Tanjungbalai, M. Azri, S.H bersama jajaran pengurus kecamatan dan elemen pemuda lainnya.
Dalam orasinya, Azri menilai penanganan kasus dugaan markas scammer yang sebelumnya digerebek Satreskrim Polres Tanjungbalai di Gang Daulay berjalan lamban dan belum menunjukkan kepastian hukum yang jelas.
Menurut Azri, masyarakat hingga kini masih mempertanyakan perkembangan kasus penangkapan puluhan terduga pelaku scammer yang sempat menghebohkan publik dan media sosial di Kota Tanjungbalai.
Ia menyebut, pengungkapan kasus tersebut dinilai belum menyentuh jaringan utama maupun aktor intelektual di balik praktik penipuan online tersebut.
“Belum ada langkah konkret dan tegas dalam mengembalikan rasa aman masyarakat dari meningkatnya keresahan sosial dan kriminalitas akibat persoalan ini,” tegas Azri dalam orasinya.
Dalam aksi itu, KNPI juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Polres Tanjungbalai. Azri menyebut penanganan hukum yang dianggap lamban menjadi “rapor merah” bagi institusi kepolisian di bawah kepemimpinan AKBP Welman.
Massa aksi mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan Kapolda Sumatera Utara Whisnu Hermawan Februanto untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan scammer tersebut.
Mereka menilai kasus yang sempat viral itu hingga kini belum memberikan kejelasan hukum yang memuaskan masyarakat.
Tak hanya itu, massa juga mendesak Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman dan Kasat Reskrim AKP Bram agar kembali melakukan penindakan terhadap para terduga pelaku yang disebut telah dilepas dengan status wajib lapor.
Dalam orasi, massa turut menyoroti dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk pemilik rumah yang disebut sebagai lokasi operasional dugaan scammer di Gang Daulay.
Koordinator aksi, Teguh Silalahi, bahkan secara terbuka meminta Kapolres dan Kasat Reskrim mundur dari jabatannya.
Menurutnya, kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut dianggap gagal mencerminkan semangat Presisi Polri yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
“Kami menilai penanganan kasus ini tidak menunjukkan keseriusan dalam membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya,” ujar Teguh di hadapan massa aksi.
KNPI Kota Tanjungbalai juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional bersama DPP KNPI dan Ketua Umum Haris Pertama agar mendapat perhatian lebih luas.
Sementara itu, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman disebut tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung dan diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Bram.
Dalam dialog dengan massa, AKP Bram menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
Namun penjelasan tersebut mendapat respons keras dari massa KNPI yang menilai jawaban pihak kepolisian berbelit-belit.
Massa mempertanyakan mengapa pemilik rumah yang menjadi lokasi penggerebekan belum juga ditetapkan sebagai tersangka, padahal menurut mereka terdapat sejumlah alat bukti lain, termasuk rekaman CCTV di lokasi.
“CCTV di rumah itu harus dibuka terang-benderang supaya publik tahu siapa saja yang keluar masuk lokasi tersebut. Jangan lagi ada alasan tidak cukup bukti,” tegas Azri dan Raja Erwin di tengah aksi demonstrasi. (*)
