POSKOTASUMATERA.COM – POHUWATO — Upaya memperkuat kesejahteraan pekerja di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, terus dikembangkan melalui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, BSG Pohuwato, perusahaan kontraktor, subkontraktor, serta berbagai mitra kerja. Kolaborasi tersebut diarahkan tidak hanya pada aspek perlindungan terhadap risiko kerja, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, khususnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan.
Program MLT memiliki nilai strategis karena memberikan alternatif fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai persyaratan yang berlaku. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kepemilikan rumah, pemenuhan uang muka, pembangunan rumah, hingga renovasi hunian. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kepemilikan rumah bukan sekadar persoalan aset, melainkan bagian penting dari kualitas hidup, ketahanan keluarga, stabilitas pekerja, serta produktivitas dalam jangka panjang.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Dr. Ir. Sanco Simanullang, ST., MT., IPM., ASEAN Eng., didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato, Sri Mulyana, menegaskan bahwa MLT perlu dipahami sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, perlindungan sosial ketenagakerjaan idealnya tidak berhenti pada perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun kehilangan pekerjaan, tetapi juga mampu membuka akses terhadap kebutuhan fundamental seperti perumahan.
“Kami ingin pekerja tidak hanya terlindungi ketika mengalami risiko kerja, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih baik. Salah satunya melalui akses terhadap rumah yang layak. Karena itu, kami mengajak manajemen perusahaan, BSG dan seluruh kontraktor untuk bersama-sama mengoptimalkan MLT,” ujar Sanco.
Dorongan tersebut dinilai memiliki prospek besar mengingat aktivitas industri dan pertambangan di Pohuwato membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang cukup luas. Selain pekerja perusahaan utama, terdapat pekerja yang berada pada perusahaan kontraktor, subkontraktor, vendor, dan berbagai perusahaan pendukung. Kondisi ini menjadi potensi strategis untuk mengembangkan program perumahan pekerja secara lebih terstruktur. BPJS Ketenagakerjaan pun mendorong perusahaan melakukan pemetaan terhadap pekerja yang belum memiliki rumah, membutuhkan uang muka pembelian rumah, ingin membangun atau membeli rumah, maupun memerlukan renovasi hunian.
Dalam penguatan skema tersebut, BSG Pohuwato didorong menjadi salah satu mitra pembiayaan. Manajemen BSG Pohuwato, Roy Haras, menyampaikan bahwa kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan sektor perbankan diharapkan mampu membangun ekosistem pembiayaan perumahan pekerja yang lebih mudah dipahami, terukur dan terintegrasi. BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam memastikan kepesertaan dan persyaratan program, sementara proses analisis serta persetujuan kredit tetap mengikuti ketentuan bank penyalur.
MLT BPJS Ketenagakerjaan mencakup beberapa fasilitas utama, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), serta Kredit Konstruksi (KK). Keberadaan berbagai pilihan tersebut memungkinkan kebutuhan peserta disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tentunya setelah memenuhi persyaratan program dan ketentuan pembiayaan yang ditetapkan.
Sanco juga mengingatkan bahwa MLT bukan merupakan bantuan tunai otomatis, melainkan fasilitas yang memiliki persyaratan kepesertaan dan mekanisme pembiayaan. Peserta harus terdaftar dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, memenuhi masa kepesertaan sesuai ketentuan, serta memastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran. Selain itu, calon penerima manfaat wajib memenuhi persyaratan administrasi, dokumen perumahan, serta ketentuan dan analisis kredit dari bank penyalur.
“Kami berharap perusahaan dan seluruh kontraktor tidak hanya melihat MLT sebagai program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi sebagai instrumen kesejahteraan pekerja. Kalau pekerja memiliki rumah yang layak, tentu akan memberikan dampak positif terhadap keluarga, ketenangan bekerja, loyalitas dan produktivitas,” kata Sanco.
Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan mendorong terbentuknya ekosistem perumahan pekerja di Kabupaten Pohuwato yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan pemberi kerja, kontraktor dan subkontraktor, perbankan, pengembang perumahan, pemerintah daerah hingga pekerja sebagai penerima manfaat. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu mengubah kebutuhan perumahan pekerja dari persoalan individual menjadi agenda kesejahteraan bersama.
Dengan pemetaan kebutuhan yang akurat, sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan administrasi serta dukungan lembaga pembiayaan, program MLT berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pekerja terhadap hunian layak. Bagi Pohuwato, langkah tersebut bukan hanya berbicara tentang membangun rumah, tetapi juga membangun ketahanan keluarga, kepastian masa depan, dan kualitas sumber daya manusia pekerja secara berkelanjutan. (PS/BERMAWI)
