POSKOTASUMATRA.COM | ACEH TENGGARA – Polemik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Aceh Tenggara semakin mengemuka. Bukan hanya menyangkut kualitas pekerjaan di lapangan, kini muncul dugaan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Tenggara mendapatkan puluhan paket P3-TGAI yang bersumber dari anggaran negara.
Informasi tersebut mencuat setelah awak media melakukan penelusuran terhadap sejumlah paket P3-TGAI di Aceh Tenggara yang disebut-sebut berada di bawah atau berkaitan dengan pihak partai politik tertentu.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan maupun keberadaan paket P3-TGAI yang disebut berkaitan dengan PKS, Ketua PKS Aceh Tenggara sekaligus anggota DPRK Aceh Tenggara, Abi Hasan, belum memberikan tanggapan kepada awak media.
Sikap tersebut mendapat sorotan dari salah satu aktivis, Muhammad Raja. Ia menilai, apabila benar terdapat puluhan paket P3-TGAI yang dikaitkan dengan PKS, maka persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
"Kalau memang benar ada puluhan paket P3-TGAI yang dikaitkan dengan PKS, jelaskan kepada publik. Kalau tidak benar, bantah juga secara terbuka. Jangan diam, karena yang dipertanyakan adalah program yang menggunakan uang negara," tegas Muhammad Raja.
Menurut Muhammad Raja, masyarakat tidak mempermasalahkan partai politik mana yang memperjuangkan program pembangunan untuk daerah. Namun, ketika program tersebut menggunakan anggaran negara, proses, mekanisme, penerima serta pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Jangan sampai masyarakat mendapat kesan proyek APBN menjadi proyek milik partai. Ini uang negara, bukan uang partai. Kalau partai ikut memperjuangkan program untuk masyarakat, itu sah-sah saja sepanjang mekanismenya sesuai aturan. Tetapi ketika ditanya paketnya berapa dan berada di mana, jangan sampai tidak ada penjelasan," ujarnya kepada Poskotasumatra.com, Sabtu (8/8/2026).
Muhammad Raja juga menyoroti posisi Abi Hasan yang tidak hanya menjabat sebagai Ketua PKS Aceh Tenggara, tetapi juga merupakan anggota DPRK Aceh Tenggara. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, keterbukaan terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran publik semestinya menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, berdasarkan keterangan salah seorang pekerja yang ditemui awak media di salah satu lokasi P3-TGAI, program tersebut disebut tidak hanya berkaitan dengan satu partai. Pekerja tersebut menyebut nama PKB, PKS, Gerindra dan Golkar.
Namun, keterangan pekerja tersebut masih merupakan informasi dari lapangan dan belum dapat diverifikasi secara independen. Demikian pula informasi mengenai dugaan puluhan paket P3-TGAI yang dikaitkan dengan PKS Aceh Tenggara masih memerlukan penelusuran serta konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Karena itu, BWS Sumatera I, PPK dan instansi terkait didesak membuka informasi mengenai daftar paket P3-TGAI di Aceh Tenggara, termasuk lokasi, nilai anggaran, penerima atau pelaksana program, serta mekanisme pengusulannya.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui secara terang apakah informasi mengenai dugaan keterkaitan paket dengan partai politik tersebut benar adanya atau hanya sebatas informasi yang berkembang di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Abi Hasan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media terkait dugaan keterlibatan PKS maupun informasi puluhan paket P3-TGAI tersebut.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Abi Hasan, PKS Aceh Tenggara, BWS Sumatera I, PPK, pelaksana P3-TGAI maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (PS/ASP)
