GUNUNGSITOLI, POSKOTASUMATERA.COM – Pemerintah Kota Gunungsitoli menegaskan perubahan paradigma dalam penanggulangan kemiskinan. Tidak lagi sekadar menyalurkan bantuan sosial, melainkan fokus pada pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Andhika P. Laoly, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2026 di Ruang Rapat Bapperida, Selasa (15/9/2026).
Rakor tersebut diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra, seluruh kepala perangkat daerah, para camat, kepala puskesmas, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) T.A 2026. Rakor ini juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi sinergi lintas sektor dan kewajiban pelaporan progres penanggulangan kemiskinan per semester oleh kepala daerah.
Dalam arahannya, Sekda Andhika menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis yang tidak dapat dibebankan pada satu perangkat daerah saja.
"Penanggulangan kemiskinan butuh kerja bersama, kerja kolaboratif. Semua intervensi harus diawali dengan data yang akurat, terpadu, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan, agar program benar-benar tepat sasaran," tegas Andhika.
Berdasarkan data per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli tercatat sebesar 13,85 persen. Angka tersebut memang menjadi yang terendah di antara kabupaten/kota se-Kepulauan Nias, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas di bawah 10 persen.
Kondisi ini, kata Sekda, menjadi pengingat bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus lebih terarah, terukur, dan konsisten untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029.
"Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan pemberian bantuan. Bansos itu penting sebagai jaring pengaman, tetapi harus disertai dengan pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Mulai dari akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan ekonomi, hingga pemenuhan infrastruktur dasar," ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, dunia usaha, hingga elemen masyarakat agar program saling terhubung dan tidak tumpang tindih. Fokusnya adalah penguatan UMKM, peningkatan keterampilan kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah-langkah strategis. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program antar-sektor agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan efisien.
Di akhir arahannya, Sekda meminta TKPK untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala serta mendorong penyelesaian konkret jika ditemukan hambatan di lapangan.
Melalui rakor ini, Pemko Gunungsitoli berharap terbangun langkah penanggulangan kemiskinan yang lebih terpadu, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (PS/356)
