 |
Putri Aini
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala |
POSKOTASUMATRA.COM|BANDA ACEH—Air sering kali dianggap sebagai kebutuhan dasar yang keberadaannya begitu biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika air menjadi sumber utama bagi pertanian, pangan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat dalam skala besar, air berubah menjadi sumber daya strategis.
Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya air yang besar. Data Balai Wilayah Sungai Sumatera I mencatat terdapat sekitar 390.518 hektare daerah irigasi di Aceh, dengan sekitar 363.292 hektare merupakan irigasi permukaan. Pengelolaannya terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Angka tersebut menunjukkan bahwa air memiliki posisi penting dalam pembangunan Aceh. Salah satu contoh konkretnya adalah Daerah Irigasi Jambo Aye Langkahan di Aceh Utara yang memanfaatkan aliran Sungai Arakundo dan melayani kawasan pertanian dalam skala puluhan ribu hektare.
Kasus Jambo Aye menunjukkan bahwa persoalan air sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan. Di dalamnya terdapat persoalan wilayah, kewenangan, infrastruktur, pangan, ekonomi, dan kekuasaan. Dari sinilah air dapat dilihat melalui perspektif geopolitik.
Air dan pertanian di Jambo Aye
Daerah Irigasi Jambo Aye Langkahan memiliki luas layanan sekitar 19.473 hektare. Sistem tersebut menggunakan sumber air utama dari Sungai Arakundo dan memiliki peran penting bagi aktivitas pertanian masyarakat Aceh Utara.
Besarnya wilayah yang bergantung pada satu sistem irigasi menunjukkan bahwa air memiliki nilai strategis.
Ketika air mengalir dengan baik, sawah dapat ditanami dan produksi pangan dapat berjalan. Sebaliknya, ketika jaringan irigasi mengalami kerusakan, dampaknya tidak berhenti pada saluran air. Aktivitas pertanian, pendapatan petani, dan perekonomian masyarakat juga ikut terganggu.
Hal tersebut terbukti ketika bencana hidrometeorologi pada November 2025 menyebabkan kerusakan pada bangunan utama dan jaringan irigasi Jambo Aye Langkahan. Operasional irigasi sempat terhenti dan pemerintah harus melakukan penanganan darurat.
Pada Januari 2026, pemerintah mulai melakukan uji coba pengaliran kembali. Saluran primer sepanjang sekitar 15 kilometer diuji dan pada awal Februari air telah mencapai lahan pertanian di kawasan Panton Labu. Pemerintah menargetkan beberapa bagian jaringan kembali berfungsi secara bertahap hingga akhir Maret 2026, dengan total sekitar 7.046 hektare irigasi yang ditargetkan dapat difungsikan kembali.
Peristiwa ini memberikan pelajaran sederhana. Ketika infrastruktur air terganggu, kehidupan ekonomi masyarakat ikut terganggu.
Air dan ketahanan pangan
Hubungan antara air dan pangan sangat jelas. Pertanian membutuhkan air dalam jumlah dan waktu yang tepat. Karena itu, penguasaan dan pengelolaan sumber daya air secara langsung berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah mempertahankan produksi pangannya.
Pemerintah membangun berbagai infrastruktur untuk mengatur ketersediaan air tersebut. Salah satunya adalah Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie.
Bendungan Rukoh memiliki kapasitas tampung sekitar 128 juta meter kubik dan dibangun dengan total anggaran sekitar Rp1,7 triliun. Bendungan tersebut dirancang untuk menyediakan air baku sebesar 900 liter per detik dan mendukung irigasi seluas 12.194 hektare.
Keberadaan Bendungan Rukoh juga disebut meningkatkan Indeks Pertanaman dari 191 persen menjadi 300 persen. Artinya, kawasan yang sebelumnya mampu melakukan sekitar dua musim tanam dapat diarahkan untuk mendukung tiga musim tanam.
Data tersebut memperlihatkan bahwa air bukan sekadar sumber daya alam. Air dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan suatu wilayah.
Di mana letak geopolitiknya?
Geopolitik pada dasarnya membahas hubungan antara ruang, sumber daya, kekuasaan, dan kepentingan.
Dalam konteks air, pertanyaannya bukan hanya apakah suatu wilayah memiliki banyak air. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mengelola air, bagaimana air didistribusikan, wilayah mana yang mendapatkan manfaat, dan kepentingan apa yang bergantung pada sumber daya tersebut.
Jambo Aye memberikan gambaran yang jelas.
Sumber air berasal dari wilayah sungai. Kemudian air dikelola melalui bendung dan jaringan irigasi. Infrastruktur tersebut melayani wilayah pertanian yang luas dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Namun, pengelolaan jaringan irigasi juga melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Data BWS Sumatera I menunjukkan bahwa dari total irigasi permukaan Aceh, pemerintah pusat mengelola sekitar 101.622 hektare, pemerintah provinsi 65.409 hektare, dan pemerintah kabupaten 196.261 hektare.
Artinya, pengelolaan air juga merupakan persoalan politik pemerintahan dan pembagian kewenangan.
Ketika air menjadi infrastruktur strategis
Dalam perspektif geopolitik, infrastruktur dapat menentukan bagaimana suatu wilayah berkembang.
Jaringan irigasi menentukan ke mana air dialirkan. Bendungan menentukan bagaimana air disimpan dan dimanfaatkan. Pemerintah menentukan aturan pengelolaan. Sementara masyarakat bergantung pada keberlanjutan sistem tersebut.
Karena itu, pihak yang memiliki kapasitas mengelola infrastruktur air memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan.
Hal ini tidak berarti air harus dipandang sebagai alat kekuasaan dalam arti negatif. Justru persoalannya adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk memastikan distribusi air berjalan adil, efektif, dan berkelanjutan.
Kasus Jambo Aye menunjukkan pentingnya koordinasi tersebut. Ketika jaringan rusak akibat bencana, pemulihannya membutuhkan intervensi pemerintah dan kerja teknis dalam skala besar. Sembilan alat berat dikerahkan dalam proses penanganan darurat dan pengaliran kembali dilakukan secara bertahap.
Air tidak mengenal batas administratif
Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan air adalah bahwa aliran air tidak mengikuti batas kabupaten atau provinsi.
Satu sungai dapat melewati beberapa wilayah dan digunakan oleh masyarakat dengan kepentingan berbeda. Karena itu, pengelolaan air membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Jambo Aye sendiri berkaitan dengan wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Sistem pengelolaan airnya menunjukkan bahwa satu sumber daya dapat memiliki manfaat dan kepentingan yang melampaui satu wilayah administratif.
Dalam perspektif geopolitik, kondisi seperti ini penting karena menunjukkan bahwa pengelolaan ruang dan sumber daya membutuhkan hubungan antarpemerintahan serta koordinasi antarwilayah.
Ancaman terhadap air adalah ancaman terhadap ekonomi
Bencana di Jambo Aye juga menunjukkan bahwa ancaman terhadap sumber daya air tidak selalu berupa perebutan antarwilayah.
Bencana alam, perubahan iklim, sedimentasi, kerusakan infrastruktur, dan buruknya pengelolaan lingkungan juga dapat mengancam keberlanjutan sumber daya air.
Laporan Kinerja Dinas Pengairan Aceh 2025 mencatat bahwa bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan cukup berat pada sejumlah daerah aliran sungai di Aceh, termasuk Krueng Peusangan, Krueng Jambo Aye, Krueng Tamiang, dan beberapa sungai lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa keamanan air harus dipahami secara lebih luas.
Menjaga air bukan hanya berarti membangun bendungan dan irigasi. Pemerintah juga perlu menjaga daerah aliran sungai, hutan, kawasan resapan, serta infrastruktur yang menjadi jalur distribusi air.
Jika sumber air rusak, maka yang terkena dampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga pertanian, pangan, pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah.
Air sebagai kekuatan strategis Aceh
Aceh memiliki potensi sumber daya air yang besar. Namun, potensi tersebut baru menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik.
Jaringan irigasi Jambo Aye dan Bendungan Rukoh memperlihatkan bahwa air dapat memberikan manfaat yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Air dapat meningkatkan produksi pertanian, mendukung ketahanan pangan, menjaga perekonomian masyarakat, dan memperkuat pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah perlu melihat pengelolaan air sebagai investasi strategis jangka panjang.
Pengelolaan tersebut membutuhkan tiga hal utama, yaitu infrastruktur yang kuat, tata kelola yang jelas, dan perlindungan terhadap sumber air.
Tanpa infrastruktur, air sulit didistribusikan. Tanpa tata kelola, distribusi dapat menimbulkan persoalan kewenangan dan ketidakadilan. Tanpa perlindungan lingkungan, sumber air dapat mengalami penurunan kualitas dan kuantitas.
Air dan masa depan geopolitik Aceh
Dari Jambo Aye kita dapat melihat bahwa geopolitik tidak selalu berada jauh di luar kehidupan masyarakat. Geopolitik dapat hadir melalui sesuatu yang sangat sederhana, yaitu air yang mengalir ke sawah.
Di balik aliran tersebut terdapat sungai, bendung, bendungan, jaringan irigasi, pemerintah, petani, anggaran, wilayah, dan kepentingan ekonomi.
Semua unsur tersebut saling berhubungan.
Karena itu, air harus ditempatkan sebagai salah satu sumber daya strategis Aceh. Bukan karena air harus diperebutkan, tetapi karena keberadaannya menentukan kemampuan masyarakat untuk bertani, menghasilkan pangan, dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Dalam perspektif geopolitik, kekuatan Aceh tidak hanya terletak pada posisi wilayah dan sumber daya alamnya, tetapi juga pada kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan.
Kasus Jambo Aye memberikan satu pelajaran penting. Ketika air tersedia dan infrastrukturnya berfungsi, air menjadi kekuatan bagi masyarakat. Ketika air terganggu, dampaknya dapat menyebar ke sektor pertanian dan ekonomi.
Maka, menjaga air berarti menjaga pangan. Menjaga pangan berarti menjaga ekonomi. Pada akhirnya, menjaga sumber daya air merupakan bagian dari menjaga ketahanan wilayah dan kekuatan strategis Aceh.(PS|IMAM)
